tagline

Pentingnya Pendidikan di Mata Seorang Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri acara peringatan 65 tahun hari jadi Fulbright, program beasiswa pendidikan bagi pelajar Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya pendidikan sebagai modal dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dalam waktu ke depan.
 

Dia bilang dalam waktu 20 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki 20% lebih banyak angkatan kerja dibanding saat ini. Untuk itu menurutnya sangat penting bagi pemerintah dalam menginvestasikan alokasi dana APBN untuk pendidikan, sebagai modal menghadapi tantangan di masa depan, khususnya dengan era teknologi yang diperkirakan mengurangi kebutuhan manusia dalam berbagai aktivitas.
 

"Kita punya potensi tenaga kerja lebih banyak ke depan, tapi ini juga sekaligus menjadi tantangan. Terlebih dengan ekonomi dan teknologi yang terus berubah. Ini juga terus dibahas di berbagai pertemuan tingkat tinggi internasional, di negara-negara maju, G-20 dan lainnya. Banyak regulator yang tidak hanya sekedar melihat ini tapi juga concern bagaimana teknologi akan merubah ekonomi dan juga sumber daya manusia di masa depan," katanya dalam sambutan di Energy Building Sudirman, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
 

Di saat yang bersamaan, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mempersiapkan sumber daya manusianya di masa mendatang. Diketahui saat ini setidaknya ada 20% anak Indonesia yang terkena stunting atau gizi buruk. Hal inilah yang menjadi perhatian besar pemerintah, karena stunting akan mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang sehingga investasi di bidang SDM di masa mendatang akan lebih menantang.
 

"Sekarang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla betul-betul memperhitungkan masalah bayi dan anak-anak Indonesia yang tidak dapat nutrisi yang cukup itu. Artinya ini yang akan menjadi bagian dari angkatan kerja di masa depan. Mereka tentu tidak akan menjadi SDM yang produktif. Itulaj kenapa pemerintah sangat serius terhadap isu stunting ini," tutur Sri.
 

Hal ini sendiri telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang mengamanatkan setidaknya 20% dari alokasi APBN digunakan untuk pendidikan. Begitu pula untuk kesehatan. Hal ini kata dia telah dilakukan sejak awal orde baru di tahun 2000, dan alokasi untuk pendidikan dalam rentang lebih dari 10 tahun kata dia telah mencapai Rp 440 triliun. Sebuah angka yang cukup besar untuk alokasi khusus di bidang pendidikan. 
 

Namun dia menekankan, bukan kuantitas dana yang digunakan yang harus dilihat melainkan bagaimana cara menggunakan uang itu dengan bijak dan bisa memperbaiki kualitas SDM yang diinginkan. 
 

"Saat ini kita gunakan Kartu Indonesia Pintar. Kita juga mendukung lewat bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin. Kita dukung lewat biaya operasi sekolah. Kita menyediakan tunjangan profesional guru. Jadi semua instrumen sudah dibuat. Tidak hanya sekolah sekuler, tapi juga seperti madrasah. Jadi masalahnya bukan jumlahnya tapi bagaimana kita mengelolanya," ucap dia.
 

Perbaikan kualitas pendidikan juga demi mendukung sejumlah perbaikan di bidang ekonomi yang kini tengah digenjot oleh pemerintah. Saat ini pemerintah tengah serius melakukan perubahan signifikan kemudahan dalam berusaha.
 

Kemudahan berusaha juga banyak dilakukan untuk mendukung niatan pemerintah dalam mendorong peralihan basis industri dari industri primer atau bahan mentah menjadi sekunder atau pengolahan. Dan di saat yang bersamaan, industri sekunder tersebut juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih produktif di masa mendatang, bersamaan dengan teknologi yang terus berkembang. 
 

Untuk itu kata dia sangat penting dalam melakukan perbaikan kualitas SDM Indonesia sejak dini agar memastikan benar-benar bisa bersaing di masa mendatang.
 

"Hampir semua bilang kualitas SDM sangat penting. Bagaimana kita bisa membangun sumber daya itu. Bagaimana kita memastikan bahwa orang pergi ke sekolah itu akan menjadi orang yang lebih baik. Makanya kita juga sekarang fokus ke vokasi. Indonesia banyak angkatan kerja, tapi kalau kita tanyakan ke perusahaan, pasti mereka bilang banyak yang susah dapat orang yang mempunyai keahlian," tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (eds/dna)